Detiknews.co|Tanjabtim- Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari–Muslimin Tanja, untuk menepati janji politik kembali dibuktikan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur tetap merealisasikan program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.
Pada Selasa, 30 Desember 2025, pasangan kepala daerah tersebut menyerahkan secara langsung satu unit kapal motor berukuran 16 Gross Ton (GT) kepada Koperasi Nelayan Ridho Lestari Ibu di Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur.
Kapal nelayan yang diberi nama KM Tanjab Timur Merata 01 itu merupakan pengadaan Tahun Anggaran 2025. Menariknya, meski dalam dokumen visi-misi kampanye program ini dirancang untuk kapal berkapasitas 10 GT, realisasi di lapangan justru mampu menghadirkan kapal berukuran lebih besar, yakni 16 GT.
Dengan kapasitas tersebut, pemerintah daerah berharap produktivitas nelayan dapat meningkat signifikan seiring bertambahnya daya jelajah dan daya angkut hasil tangkapan.
Program pengadaan kapal nelayan sendiri merupakan salah satu janji kampanye Dillah–Muslimin pada Pilkada lalu. Isu ini bahkan sempat menjadi topik hangat dalam debat antar-kandidat, mengingat kondisi nelayan yang selama ini masih bergantung pada armada kecil tradisional.
Dalam salah satu sesi debat kala itu, Dillah menegaskan pentingnya perubahan pendekatan pembangunan sektor perikanan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan sulit dicapai apabila masih bertumpu pada kapal pompong dengan jangkauan terbatas. Armada yang lebih besar dan modern dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing nelayan.
Kini, komitmen tersebut diwujudkan secara nyata.
Dalam sambutannya saat penyerahan bantuan, Dillah meminta pengurus koperasi dan para nelayan penerima manfaat untuk semakin bersemangat melaut. Dengan kapal 16 GT, nelayan diharapkan tidak lagi terbatas pada wilayah tangkapan di sekitar perairan dekat, melainkan mampu menjangkau area yang lebih luas dengan potensi hasil yang lebih besar.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan kapal secara profesional dan bertanggung jawab. Pasalnya, KM Tanjab Timur Merata 01 merupakan unit perdana dalam program ini dan akan menjadi model percontohan bagi kelompok nelayan lainnya di Kabupaten Tanjab Timur.
“Keberhasilan koperasi ini akan menjadi tolok ukur sekaligus motivasi bagi kelompok nelayan lain,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Tanjab Timur, Hendir, menjelaskan bahwa sebelum kapal diserahkan, para anggota koperasi telah dibekali pelatihan teknis dan keselamatan pelayaran. Pelatihan tersebut melibatkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan Belawan.
“Seluruh anggota kelompok penerima bantuan sudah dipersiapkan, baik dari sisi teknis pengoperasian maupun aspek keselamatan. Ini bagian dari penguatan sumber daya manusia agar kapal dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Hendir.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah daerah juga memproyeksikan pengadaan satu unit kapal serupa. Bahkan, jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, penambahan armada akan diupayakan kembali melalui perubahan APBD 2026.
Sebelum program kapal nelayan direalisasikan, Pemkab Tanjab Timur di bawah kepemimpinan Dillah–Muslimin juga telah menuntaskan sejumlah janji politik lainnya. Di antaranya pembangunan tanggul yang terealisasi melebihi target, bantuan seragam siswa, layanan kedaruratan Call Center 112, pembangunan kawasan pesisir, perluasan jaringan air bersih, hingga penambahan penerangan jalan.
Di sektor kesehatan, janji pelayanan kesehatan gratis juga telah diwujudkan melalui cakupan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Seluruh penduduk Kabupaten Tanjab Timur kini tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Alumni Lemhannas PPSA XVIII, Mursyid Sonsang, menilai program kapal nelayan ini sebagai terobosan strategis yang berdampak luas.
Menurut mantan Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2007–2017 itu, kebijakan tersebut memiliki nilai politis, ekonomis, dan strategis sekaligus. Secara politis, program ini menunjukkan konsistensi antara janji kampanye dan pelaksanaan. Dari sisi ekonomi, keberadaan kapal berukuran besar berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan. Sementara secara strategis, daya jelajah kapal hingga ke laut lepas dinilai mampu memperkuat pengawasan perairan dari aktivitas ilegal nelayan asing.
Mursyid menegaskan, di tengah tekanan efisiensi anggaran, kepala daerah harus mampu memilah prioritas dan memastikan janji politik yang paling menyentuh kebutuhan masyarakat luas tetap dijalankan.
“Pemimpin harus berani menentukan program mana yang lebih dulu direalisasikan, terutama yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat,” ujarnya. (Hr)
